AspirasiHukumKriminalNewsOpiniSuara RakyatTeknologi

Analisa Kasus Tipikor pada Pembangunan BTS 4G Kemenkominfo

Oleh Dr. Kurnia Zakaria, S.H., M.H. ( Kriminolog UI, Dosen UBK, dan Advokat )

Media Beritain | Jakarta – Kasus ini bermula dari 19 menara/tower Base Transeceiver Station (BTS) yang disegel oleh PT Semesta Energy Sevices (SES) di Pulau Natuna Kepulauan Riau karena macetnya pembayaran proyek ke pihak ketiga (sub kontraktor pembangunan BTS) yang dikelola proyeknya oleh Badan Aksesbilitas komunikasi dan Informatika (BAKTI) sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika (BLU Kemen Kominfo) dalam tahun Anggaran Tahun Jamak 2020-2022.

Anang Latif sebagai Direktur Utama BAKTI sebagai pemegang proyek Penyediaan BTS 4G dan Infrastruktur pendukung Paket 1 sampai 5 Kemen Kominfo yang menelan anggaran 28,3 trilyun rupiah bekerjasama dengan Fiberhome -Telkom Infra – Multi Trans membangun konsorsium pembangunan tower di 7.904 titik blankspot sehingga perlu menara BTS di daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terpencil) dan pembelian, peluncuran dan pemanfaatan 2 satelit nantinya, Satelit Satria 1 dan Satria 2.

BAKTI melibatkan PT. Fiberhome Technologies Indonesia, PT. Aplikasi Listasarta, PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT. Sansasine Exindo, PT. Moratelindo, PT Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZNE Indonesia dianggap ada dugaan Tipikor oleh Jampidsus Kejaksaan Agung sehingga di tingkatkan menjadi PENYIDIKAN.

Jampidsus Kejagung telah mengadakan penggeledahan di Kantor Kemen Kominfo Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Gambir Jakarta Pusat dan subkontraktor konsorsium PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.

Jampidsus Kejagung telah memeriksa 60 orang saksi antara lain AL Dirut BAKTI Kemen Kominfo, RY Direktur PT. Swara Utama Global, GW Kepala Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kemen Kominfo, DA Kepala Divisi Hukum BAKTI dan Wakil Ketua Pokja Pengadaan Penyedia Kemen Kominfo, AI Direktur PT. Kedung Nusa Buana.

Dari 4.200 titik menara BTS 4G dengan biaya APBN 11 trilyun rupiah Tahun 2021 hanya rampung 1.900 menara BTS 4G, sedangkan di tahun 2022 yang direncanakan 3.704 menara hanya rampung sebanyak 2.300 menara BTS dan ternyata hampir sebagian besar tidak berfungsi karena tetap saja daerah 3T tidak ada sinyal internet untuk menjangkau pelajar dan mahasiswa menunjang belajar online/daring di daerah 3T.

Tugas BAKTI sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi masyarakat melalui dana kontribusi kewajiban pelayanan universal (KPO/USO) penyelenggara komunikasi.

Tahun 2012-2013 kita ingat Kejagung mengusut Tipikor dengan 2 tersangkanya DNA Direktur PT. Multi Data Rencana Prima dan S sebagai Kepala Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dalam kasus pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai 1,4 trilyun rupiah dimana ada 1.907 unit MPLIK ternyata ada 846 unit saja dan banyak yang rusak sebelum dipakai dan diditribusikan ke seluruh Indonesia.

Sesuai Keputusan Presiden No.153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) lalu diubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 dilakukan Integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, LIN, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Penerangan.

Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) didirikan berdasarkan Permen Kominfo No. 35/PER/M.Kominfo/11/2006 dan Permen Kemenkeu No. 1066/KMK.05/2006 Tanggal 19 November 2010 BTIP dirubah menjadi BP3TI berdasarkan Permen Kominfo No.18/PER/M/Kominfo/11/2010. Permen Kominfo No.2 Tahun 2017 BP3TI menjadi BAKTI dan atas dasar hukum PP No.74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No.23 Tahun 2005 sebagai Badan Layanan Umum.

BAKTI sebagai pelayanan terhadap masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsipnya efisiensi dan produktivitas sesuai UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pada Pasal 3 PP No.74 Tahun 2012 yang berbunyi Menteri harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan BLU maka Menteri Johnny Gerard Plate tidak bisa lepas tangan dan lepas tanggung jawab atas dugaan TIPIKOR di BAKTI sebagai BLU Kemen Kominfo, karena Direktur BAKTI atas usulan Menko Kominfo dan diangkat oleh Menteri Keuangan sesuai Permenkeu No.129/PMK.05/2020.

“Jadi saya mendukung segera Jampidsus Kejagung menetapkan AL dan para owner Konsorsium bertanggungjawab pidana atas kegagalan proyek menara tower BTS Kemen Kominfo di daerah 3T karena jaringan inernet tidak terjangkau didaerah pegunungan dan pantai pulau-pulau terluar, sedangkan Kemendikbud Ristek Dikti menslogankan BELAJAR MERDEKA”.

“Menurut saya apa yang dilakukan BLU atas garis komando Kementerian, bila proyek yang ditangani BLU macet dan tak tercapai sesuai target, Menteri berhak ambil alih karena modal dan tanggungan biaya operasional dan kepegawaian BLU menggunakan dana APBN”.

Comment here

RSS5k
Facebook76k
Twitter27k
Pinterest6k
LinkedIn10k
Share
Instagram30k
Telegram29k
WhatsApp97k
× Hotline Beritain