HukumNewsPendidikanSuara RakyatUncategorized

Revisi Statuta UI Tiadakan Larangan Rangkap Jabatan, Said Didu: Sesuai Kepentingan Penguasa

Beritain.co | Kota Depok – Berdasarkan apa yang dilontarkan anggota Ombudsman RI sekitar bulan lalu, bahwa Rektor UI Ari Kuncoro sudah melakukan maladministrasi yaitu melanggar Pasal 35 PP 68/2013 tentang larangan rangkap jabatan.

Sehingga sampai saat ini di laman twitter masih viral, publik tak henti-hentinya kritisi, kuat diduga bahwa Presiden Joko Widodo merestui dan merevisi aturan tersebut, sehingga cacian dan pembicaraan yang sangat empuk dibicarakan di media sosial.

Mantan sekretaris kementrian BUMN mengatakan, aturan dibuat sesuai kepentingan, jelas ini suatu pelanggaran, selain rektor UI juga dijadikan dan diangkat sebagai wakil komisaris utama BRI hingga dengan adanya perubahan satuta pada bulan Juli 2021.

“Perubahan statuta UI pada 2 Juli 2021 yang membolehkan rektor rangkap komisaris BUMN tidak menyelesaikan masalah karena dengan statuta lama, rektor UI, MWA, dan menteri BUMN sudah melanggar hukum. Kalau ingin selesaikan masalah sesuai keinginan penguasa, apa tidak gunakan saja amnesti dari Presiden,” cuit alumni IPB Muhammad Said Didu dalam laman twitternya, Selasa (20/07/21).

Selanjutnya dalam cuitan @dusrimulya menjelaskan, meski statuta UI sudah direvisi dan membolehkan merangkap jabatan namun tetap melanggar/cacat hukum, ada azas suatu aturan administrasi tidak dapat berlaku surut.

“Betul, walau statuta UI sudah dirubah, dan rektor boleh rangakp jabatan, tapi jabatan rektor UI sekarang tetap cacat hukum. Sebab dalam Pasal 5 undang-undang administrasi pemerintahan ada azas legalitas (suatu aturan administrasi tidak dapat berlaku surut),” ujar akun bernama Young Lawyer @dusrimulya dilaman medsos-nya.

Dalam penelusuran awak media beritain.co aturan untuk rektor/wakil rektor UI sebelum direvisi oleh pemerintah sebagai berikut:

Pasal 35 PP 68/2013 tentang larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI yaitu:
a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
b. Pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
c. Pejabat pada badan usaha milik negara dan daerah.
d. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan
e. Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan UI.

Kemudian setelah direvisi dan direstui oleh Presiden Joko Widodo tentang larangan rangkap jabatan pada PP statuta UI yang terbaru adalah sebagai berikut:

a. Pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. Pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
c. Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. Pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Demikian juga pada PP No.75/2021 terjadi perubahan pada poin c di mana rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu, poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yg memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021, sehingga saat ini tidak ada lagi larangan bagi rektor merangkap jabatan.

Comment here

RSS5k
Facebook76k
Twitter27k
Pinterest6k
LinkedIn10k
Share
Instagram30k
Telegram29k
WhatsApp97k
× Hotline Beritain