Di Argentina, RI Lobi WTO Setujui Bea Masuk Barang Tak Berwujud



Jakarta – Pemerintah sedang melobi World Trade Organization (WTO) agar usulan pengenaan bea masuk terhadap impor barang tak berwujud alias intangible goods dapat disetujui. Saat ini, pemerintah yang diwakili Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan tengah mengikuti sidang WTO yang berlangsung di Argentina.

Salah satu misinya adalah memuluskan rencana tersebut. Direktur Jendral Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil dari sidang WTO tersebut.

Selama menunggu hasil, Heru mengatakan pihaknya juga bakal mengkoordinasikan rencana ini ke berbagai pihak terkait.

“Tunggu juga minggu ini. Paralel kita sedang koordinasikan antara industri-industri dalam negeri yang mempunyai kepentingan terhadap bisnis ini. Harus harmonisasi antara produk-produk intangible impor dan produk-produk konvensional sehingga level playing field-nya bagus,” jelas Heru ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Heru menerangkan, bahwa nantinya yang dikenakan dalam aturan ini adalah yang berbentuk bisnis atau yang diperjual-belikan. Namun, dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan detail terhadap teknis pelaksanaannya.

“Yang kita kenakan terutama yang dagang. Digital goods yang dagang. Artinya ada bisnis to bisnis, kepentingan komersial. Itulah kenapa saya belum bisa memberikan detail supaya tidak membuat pertanyaan-pernyataan yang membingungkan masyarakat sebelum ini dikeluarkan,” terangnya.

“Tentunya yang bisa saya pastikan kita akan bicara dengan semua pihak-pihak terkait, apakah pelaku bisnis itu sendiri ataukah pelaku bisnis yang ada di dalam negeri yang sekarang sudah dikenai pajak, contohnya kalau kita nonton film nasional kan artisnya dipajak, perusahaan juga. Sehingga perlakuan yang sama. Bandingkan dengan kalau kita nonton online, dan providernya di luar negeri, kan tidak ada pungutan apapun sekarang, adil enggak? Oleh karena itu harus diciptakan level playing,” sambungnya.

Heru menambahkan, yang terpenting saat ini pemerintah berupaya menciptakan kesetaraan bisnis yang ada di dalam negeri.

“Prinsipnya dulu, bahwa pemrientah akan membuat level playing field bagus, antara bisnis sekarang yang tradisional konvensional dengan yang e-commerce termasuk yang digital product atau intangible goods. Caranya bagaimana, kapan diterapkan, itu sedang didiskusikan,” pungkasnya. (hns/hns)



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *