Larang Angkutan Online Beroperasi, Indef Peringatkan Dampak Negatif bagi Ekonomi




JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) melakui putusan MA Nomor 37 Tahun 2017 menganulir 18 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang tranportasi online. Dengan dianulirnya putusan MA tersebut, secara otomatis saat ini angkutan online tidak memiliki izin.

Atas dasar itulah, gelombang aksi penolakan angkutan online oleh perusahaan transportasi konvensional pun bermunculan di beberapa daerah. Bahkan yang terbaru, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan untuk transportasi online hingga aturan selesai di revisi untuk mengambil situasi agar tetap kondusif.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan larangan operasi angkutan online sangat berdampak kurang baik bagi ekonomi masyarakat itu sendiri.Karena akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang disebabkan pelarangan transportasi online.

Baca juga: Soal Taksi Online, Kemenhub Diminta Buat Aturan Baru

“Penolakan apalagi pelarangan operasi angkutan online jelas berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat. Karena ada ratusan ribu angkutan online yang akan kehilangan mata pencahariannya di seluruh Indonesia jika penolakan dan pelarangan terus terjadi,” ujarnya dalam diskusi yang bertajuk ‘Mengurai Benang Kusut Regulasi Angkutan Online Paska Putusan Mahkamah Agung’ di Gado-Gado Boplo, Jakarta, (17/10/2017).

Tentunya dengan banyaknya driver yang kehilangan pekerjaan, akan berdampak kepada daya beli masyarakat yang akan menurun karena tidak adanya income. Apalagi saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang dalam kondisi lesu.

“Ini jelas sangat tidak menguntungkan mengingat situasi ekonomi sedang rentan disertai stagnannya daya beli masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Sadarkah Anda? Taksi Online Cs Buat Harga Transportasi saat Jam Sibuk Lebih Mahal

Sebagai informasi, maraknya penolakan dan pelarangan terhadap angkutan online sebenarnya bermuara pada kesalahpahaman banyak pihak atas status angkutan online terutama yang beroda empat, paska keluarnya PMA.37/2017. Banyak yang berkesimpulan bahwa dengan keluarnya PM.37/2017, angkutan online roda empat, atau Angkutan Sewa Khusus (ASK), menjadi tidak punya dasar hukum alias ilegal.

Padahal hal ini adalah pemahaman yang keliru karena keluarnya PMA.37/2017 “mtidak menghapus Permenhub yang menjadi dasar hukum ASK, sehingga tidak ada masalah legalitas atas operasi ASK

(rzk)



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *