KEIN Minta BI Larang Bank Pungut Biaya Top Up E-Money



VIVA.co.id – Komite Ekonomi dan Industri Nasional menilai, rencana bank memungut biaya isi ulang uang elektronik hanya sebagai rente semata, dan tidak memiliki alasan rasional. Hal tersebut dikhawatirkan akan menganggu sosialisasi penggunaan uang elektronik di kalangan masyarakat melalui Gerakan Nasional Non Tunai.

“Bank tidak perlu mengenakan pungutan top up (e-money),” kata Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, melalui keterangan resmi, Rabu 20 September 2017.


Sejatinya, bank tidak perlu mengenakan pungutan top up lantaran sudah mendapat keuntungan dari menjual kartu uang elektronik perdana yang relatif lebih mahal. Sementara saldo yang diterima konsumen, justru tidak sesuai dengan nominal yang dibayarkan untuk membeli satu uang elektronik.

Menurut Arif, pengguna uang elektronik umumnya adalah nasabah tabungan perbankan, yang sudah dikutip biaya administrasi tabungannya setiap bulan. Maka, bank mendapatkan manfaat besar dari nasabah uang elektronik yang sudah menitipkan uang di muka tanpa ada biaya bunga bagi perbankan.

“Bank mendapat manfaat besar dari nasabah uang elektronik berupa tambahan likuiditas, mengingat nilai saldo dalam kartu elektronik tidak bisa diuangkan dan amat jarang nasabah kartu elektronik menggunakan seluruh saldo dalam kartunya hingga nol rupiah,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pungutan biaya pengisian ulang berlawanan dengan upaya bank sentral dalam mengurangi penggunaan uang tunai di masyarakat. Untuk itu, BI seharusnya bisa memberikan insentif penggunaan uang elektronik, bukan malah membebani konsumen dengan biaya.

“Atas pemikiran tersebut, BI diimbau untuk segera menerbitkan aturan yang melarang perbankan melakukan pungutan ketika konsumen hendak mengisi ulang kartu uang elektroniknya.” (mus) 

 

 



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *