KKN Mahasiswa di Bengkulu Bantu Pemerintah Data Orang Miskin

VIVA.co.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperbaiki data masyarakat miskin di daerah tersebut. Pemprov Bengkulu menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. 

Khofifah mengatakan, perguruan tinggi akan membantu pemerintah daerah untuk pendataan sehingga meminimalisir penyaluran bansos salah sasaran. Penyisiran inclusion dan exclusion error itu dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. 


“Langkah ini akan meminimalisir mana-mana saja warga yang berhak menerima bansos namun belum masuk dalam data dan juga sebaliknya,” ujar Khofifah dikutip dari keterangannya, Minggu 13 Agustus 2017. 

Khofifah menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, seyogyanya masyarakat kurang mampu secara pro aktif mendaftarkan ke kepala desa atau kelurahan dan dibahas dalam musyawarah di daerah setempat. Hasil dari musyawarah itu selanjutnya diteruskan ke Camat, Bupati atau Walikota, Gubernur dan akhirnya diteruskan ke menteri yang menyelenggarakan bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Khofifah, inovasi ini sangat penting mengingat pada 2018 akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan integrasi bansos secara komplementaritas. Terobosan ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia.

Sebab, pada dasarnya pemerintah daerah khususnya pemerintahan di desa lah yang paling tahu sebaran kemiskinan di wilayahnya. “Pemerintah Daerah mengambil peran strategis dalam memastikan bantuan sosial di wilayahnya agar tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan pun dapat lebih maksimal,” tuturnya. 

Diakui Khofifah ada sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia yang pemerintahannya belum maksimal mengawal program pengentasan kemiskinan yang digulirkan Pemerintah Pusat. Meskipun sasaran penerimanya adalah warga di daerah bersangkutan. 

Kementerian Sosial sendiri telah menyiapkan sistem untuk pemuktahiran data kemiskinan sejak Desember 2016 lalu. Namun keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) tersebut kurang mendapat respon. 

Sehingga update data yang semestinya bisa dilaksanakan secara online akhirnya harus dilakukan dengan berbagai koordinasi lagi. Konfirmasi ini penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial lebih mutahir dan lebih tepat sasaran. 

Seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat, kata dia, telah diberikan user name beserta password sehingga sangat mudah mengakses siskadasatu. “Kemiskinan kan dinamik, karena itu proaktif pemda sangat dibutuhkan. Apabila ditemukan data kemiskinan tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat).” 

Khofifah menambahkan, 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

Secara total ada enam perguruan tinggi yang digandeng, yaitu Universitas Hazairin Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, IAIN Bengkulu, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Universitas Bengkulu, STAI Curup Bengkulu. Kerja sama tersebut ditandatangani bersama oleh seluruh kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, enam rektor mewakili Perguruan Tinggi dan disaksikan lanngsung  Khofifah dan Plt.Gubernur Bengkulu. (mus)

 



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *