Perjanjian JICT – Serikat Pekerja: Pesangon 10 Tahun Jika JICT tidak diperpanjang. Pantas Mogok Nuntut Kontrak Tidak Diperpanjang


Pelabuhan laut merupakan objek vital nasional. Khususnya Jakarta International Container Terminal atau JICT adalah pintu gerbang bagi kegiatan eksport dan import Negara Republik Indonesia. Aktifitas ditempat ini, tidak boleh terputus karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

Penetapan penggajian bagi karyawan JICT sudah bukan lagi rahasia adalah yang paling tinggi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan gaji karyawan ditempat lain atau sesama BUMN, gaji karyawan JICT jelas lebih tinggi kemana-mana. Aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan JICT banyak menimbulkan keheranan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi saya pribadi, aksi mogok kerja karyawan JICT adalah sikap yang sama sekali tidak peduli pada kepentingan negara. Apapun yang mereka tuntutkan, melihat tingginya gaji mereka, berlangsungnya kelancaran aktivitas bongkar muat barang dan kontainer di pelabuhan harusnya tidak boleh terhenti. Mengingat pelabuhan adalah pintu gerbang negara.

Sebagai negara yang aktif di perdagangan internasional, Indonesia pasti akan selalu memiliki dan membuka aktifitas di pelabuhan, tanpa melihat apakah pekerja yang mengoperasionalkan pelabuhan adalah karyawan baru atau karyawan lama.

Seperti yang saya tulis diartikel sebelumnya tentang aksi mogok kerja karyawan JICT ini,  apa yang menjadi alasan dari aksi mogok kerja, katanya, memprotes perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan JICT antara PT Pelindo II dan Hutchinson Port Holding yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 4 triliun rupiah (lihat : https://www.youtube.com/watch?v=YSbIqxODe-0). Lucunya, ancaman yang diajukan adalah melanjutkan aksi mogok kerja sampai tuntutan dipenuhi.

Adalah Menteri BUMN yang pada kesempatan lain mengatakan, “Kalau betul-betul dilihat secara bisnis, perpanjangan kontrak itu sangat bagus untuk semua pihak. Untuk Pelindo II, untuk negara pendapatannya bertambah dibandingkan kalau kita tidak perpanjang. Memang ada satu Klausul waktu itu yang dibuat JICT dengan Serikat Pekerja kalau JITC ini dibubarkan, karyawannya itu akan mendapatkan pesangon sampai 10 tahun. Itu, itu saja aku ngga komen lagi. Terusin omongin sama management JICT. Kemaren saya juga baru mendapatkan kabar, ‘oh begini. jadi apakah karena ini mereka lebih menuntut supaya tidak diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang berarti perusahaan ini harus dibubarkan.”

Wajar sekali jika Menteri BUMN mempunyai pemikiran seperti yang dia ungkapkan diatas. Itu sebabnya diawal dari tulisan, saya melihat bahwa aksi mogok kerja karyawan JICT adalah sikap yang sama sekali tidak peduli pada kepentingan negara. Mereka melihat moment jatuh tempo selesainya kontrak kerja antara Hutchinson Port dan JICT akan segera berakhir dan inilah celah para karyawan untuk mendapatkan pesangon sampai 10 tahun.

Memang ada bantahan dari pihak Serikat pekerja. Mereka menuduh Menteri BUMN dengan pernyataannya telah mengaburkan persoalan JICT yang sebenarnya. Untuk itu, SPJICT menyampaikan 4 butir pernyataan untuk menanggapi hal tersebut.

Pertama, JICT merupakan entitas anak perusahaan BUMN Pelindo II yang sudah ada sebelum privatisasi Hutchison Port tahun 1999. Sebelumnya bernama Unit Terminal Petikemas dan beroperasi sejak 1978. “Jadi logika Meneg BUMN yang menyatakan jika JICT tidak diperpanjang lalu akan bubar, patut dipertanyakan apa niatnya. Karena jelas ,dicantumkan dalam kontrak privatisasi tahun 1999 bahwa tercantum spiritnya bahwa JICT harus kembali menjadi milik Indonesia,” ujarnya Sekjen SPJICT Mokhammad Firmansyah.

Maaf yah, ujaran Mokhammad Firmansyah, jelas memperlihatkan ketidak pahaman dia tentang management perusahaan. Untuk menasionalisasikan JICT, otomatis perusahaan yang selama ini berpartner dengan pihak asing, harus dibubarkan dulu. Lalu kemudian dinasionalisasikan. Walaupun karyawannya tidak diberhentikan, tapi karena nama perusahaan sudah berubah, otomatis, status kekaryawanan mereka juga harus dihentikan sebelum kemudian dipekerjakan lagi di tempat yang sama dengan bendera perusahaan yang berbeda. Artinya apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN, yang jelas 200% lebih paham tentang management, benar adanya. 

Justru yang megaburkan persoalan adalah pihak Serikat Pekerja yang memang tidak paham akan peraturan perubahan status suatu perusahaan.

Kedua, pekerja mengecam pernyataan Menteri Rini Soemarno yang tidak didasari data valid. Sebab tidak ada klausul yang menyatakan Pekerja akan mendapat pesangon 10 tahun jika JICT tidak diperpanjang.

Lagi-lagi saya melihat bahwa Serikat Pekerja sedang berdalih. Pandawa Jokowi tidak pernah berbicara tanpa data. Apa perlu diunggah bukti perjanjian tentang pemberian pesangon 10 tahun jika JICT dibubarkan? Disamping itu, masalah diperpanjang atau tidak kontrak kerjasama perusahan dengan pihak asing BUKAN URUSAN Serikat Pekerja. Untung rugi perusahaan murni urusan managemen. Kenapa Serikat Pekerja harusmemprotes perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan JICT antara PT Pelindo II dan Hutchinson Port Holding? Lucu kan? 

Ketiga, atas pernyataan Meneg BUMN Rini Soemarno soal perpanjangan kontrak JICT yang dikatakan menguntungkan semua pihak, patut diduga dirinya turut mendukung perpanjangan kontrak JICT jilid II yang jelas dinyatakan BPK, tanpa izin RUPS Menteri BUMN sendiri dan izin konsesi pemerintah.

Oh kali ini Serikat Pekerja bertingkah lebih pintar dari seorang Rini Soemarno yang kecerdasannya sudah diakui dunia dengan keberhasilan diamengangkat Pt Astra International dari kerugian yang dalam kembali menjadi perusahaan yang menguntungkan di masa krisis moneter tahun 1998! Maaf-maaf kata, kalau seorang dari Serikat Pekerja itu lebih cerdas dari seorang Rini Soemarno yang lulusan Harvard, dia pasti sudah dipanggil Jokowi dan dijadikan menteri. Tapi pasti tidak mau karena gaji mentri hanya Rp 19 juta, sementara gaji operator saja Rp 36 juta. Tapi dia bicara tanpa dasar, data dan perhitungan kerugian yang dia bicarakan. 

Keempat, SPJICT menyayangkan pernyataan-pernyataan beberapa pihak dan pemerintah serta manuver Direksi JICT, yang seolah ingin mengaburkan fakta buruk perpanjangan kontrak JICT.

Ini yang patut dipertanyaan balik pada pihak Serikat Pekerja, fakta buruk apa atau seperti apa yang mereka bicarakan jika perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchinson Port dilakukan? Fakta buruk untuk mereka yang tidak jadi berkhayal menerima pesangon 10 tahun gaji??

K e s i m p u l a n

I strongly suggest to Management of JICT, untuk mengeluarkan surat perintah menghentikan ask mogul kerja ini dan kembali bekerja. Siapapun yang tidak mengindahkan surat perintah ini, maka pemecatan konsekwensinya. 

Buat apa memperkerjakan orang-orang yang besar kepala dan tidak tahu rasa bersyukur? Kalau sudah dipecat, bye bye itu Rp 36 juta dan silahkan cari kerja di tempat lain. Wah bisa babak belur mencari gaji Rp 36 juta di Jakarta untuk posisi operator.

Ref. http://industri.bisnis.com/read/20170807/98/678690/pekerja-jict-tanggapi-pernyataan-rini-soemarno https://www.youtube.com/watch?v=J_6Nefif_Jg



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *