Membaca Peta Perekonomian Indonesia di Tangan Presiden Jokowi


Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya membangun perekonomian dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam tiga tahun terakhir, setelah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berganti ke tangan Presiden Joko Widodo atau yang lebih akrab dikenal Jokowi kebijakan ekonomi dan cara kerja pemerintah cenderung berbeda.

Hal tersebut juga berdampak pada kebijakan ekonomi dan kondisi perekonomian Republik Indonesia. Tercatat di kuartal I 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2016 sebesar 4,92 persen. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 dikisaran 4,94 persen.

Hal ini menjadi bukti dari keseriusan Jokowi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan dapat tumbuh di atas 5 persen. Tercatat nilai ekspor Indonesia tumbuh sebesar 20,84 persen dibanding tahun lalu dan ini menjadi bukti bahwa daya saing nasional di dalam ekonomi global terus meningkat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Pemerataan Infrastruktur: Strategi Jokowi Membangun Negeri

Suasana gerbang tol Salatiga, Jawa Tengah, Senin (19/6). TJalan Tol Semarang-Solo Seksi Bawen-Salatiga yang dioperasikan PT Trans Marga Jateng (TMJ) sudah berlaku fungsional sementara untuk arus mudik dan balik Lebaran 2017. Foto: kumparan/Aditia Noviansyah

 

Salah satu program prioritas pemerintah adalah pembangunan infrastruktur demi pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara terus digenjot oleh pemerintah Jokowi. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengeluarkan 20 proyek strategis nasional yang telah rampung di penghujung 2016 dan akan menambahkan 44 proyek infrastruktur yang akan masuk proyek strategis nasional.

Proyek infrastruktur seperti pembangunan Jalan Trans Jawa, Trans Sumatera, MRT, LRT, jalan tol, jalur kereta api, bendungan, bandara hingga pelabuhan terus dilakukan demi menekan biaya logistik yang berakibat pada harga jual barang. Dengan harga barang yang dapat ditekan diharapkan daya beli masyarakat semakin tinggi. Selain itu pembangunan infrastruktur akan meningkatkan nilai investasi yang masuk ke daerah seperti di Kabupaten Pasuruan dengan adanya tol nilai investasi di tahun 2015 meningkat Rp5 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Proyek listrik 35.000 MW yang menjadi program andalan Jokowi dalam menerangi Indonesia terus dikebut. Hingga Maret 2017 proyek pembangkit yang sudah beroperasi dan dikomersilkan mencapai 639 MW serta yang sedang dalam proyek tahap konstruksi 8.716 MW.

Mimpi Jokowi untuk mempercepat pembangunan di perbatasan sebagi teras negara telah terlihat hasilnya sekarang dengan diresmikannya PLBN megah di berbagai wilayah seperti Entikong, Aruk, Nanga Badau dan Skouw. Selain itu pembangunan pasar dan jalan di perbatasan terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

 

Permudah Investasi dan Perizinan dengan  Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan dan birokrasi di Republik Indonesia terus semakin diperbaiki dan dipermudah demi kelancaran investor berinvestasi di Indonesia. Pada dasarnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik perizinan maupun non perizinan yang proses pengolahannya dimulai hingga terbitnya sebuah dokumen dilakukan di suatu tempat dengan waktu yang sesingkat mungkin. Jokowi menginginkan PTSP benar-benar satu pintu, benar-benar memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi. Karena apapun kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah investasi.

Terbukti dengan dievaluasinya sistem PTSP utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), investasi di Indonesia pada tahun 2015 naik 17,8% dibanding tahun 2014 dan di tahun 2016 investasi naik sebesar 12,4 % dibanding tahun lalu dengan realisasi mencapai Rp612,8 triliun.

Keseriusan Jokowi dalam menarik investasi asing tidak main-main. Dalam berbagai forum internasional yang dihadiri oleh jajaran pemerintah negara asing maupun pengusaha dan investor Jokowi selalu menyampaikan segala kebutuhan yang yang dibutuhkan investor asing agar mereka mau menanamkan dananya di Indonesia.

Tak hanya itu, Jokowi juga berusaha mencarikan solusi jika pemodal asing menemukan hambatan dalam berinvestasi. Gencarnya pemerintah mengejar investasi asing tak lain untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur.

Mimpi Jokowi Mewujudkan Tol Laut menjadi Poros Maritim Dunia

 

Melalui pembangunan 24 pelabuhan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 untuk mewujudkan tol laut diharapkan mampu mempercepat jalur logistik yang diperlukan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sentris. Dengan lancarnya jalur logistik diharapkan mampu menekan harga barang khususnya di Indonesia Timur yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.

Selain manfaat tersebut, tol laut diharapkan mampu mendorong perkembangan berbagai sektor penunjang kemandirian masyarakat karena adanya akselerasi konektivitas antar pulau. Hal tersebut dapat terwujud jika antar pulau di Indonesia mampu terkonektivitas melalui jalur laut dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan hingga penyediaan kapal barang.

Total anggaran untuk biaya pembangunan pelabuhan Rp39,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan dari Banda Aceh hingga Merauke. Sedangkan total anggaran pembelian kapal sejumlah 609 kapal mencapai Rp57,31 triliun.

Di tahun 2017 pemerintah menyiapkan 13 trayek dengan menjangkau 41 pelabuhan singgah guna menambah perluasan lokasi. Trayek dan pelabuhan di tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya enam trayek dan 31 pelabuhan singgah. Diharapkan penambahan ini meningkatkan efektivitas tol laut dan menekan harga pokok di Indonesia Timur.

Pelabuhan-pelabuhan yang telah diresmikan Presiden Jokowi memiliki fasilitas yang sangat memadai yang dilengkapi tempat pengumpul yang besar. Para nelayan pun dapat meningkatkan hasil laut karena memiliki tempat penampungan yang besar untuk hasil tangkapannya.

 

Meningkatkan Daya Saing Nasional dalam Pertarungan Ekonomi Global

Tidak mudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global yang makin lesu. Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian nasional. Usaha kecil menengah menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo.

Beberapa kebijakan Presiden Jokowi diantaranya KURBE atau Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor yang memberikan fasilitas pembayaran ekspor lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM. Dengan suku bunga yang rendah 9% dan tanpa subsidi menjadikan program ini cocok bagi usaha kecil menengah.

Tak hanya itu, pemerintah mewajibkan K/L untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal untuk pemrosesan perizinan. Dengan proses perizinan yang mudah dan cepat diharapkan dapat menurunkan dwelling time atau waktu tunggu demi memperlancar arus barang di pelabuhan. Atas kebijakan itu dan perbaikan birokrasi, Pemerintah Jokowi berhasil menurunkan dwelling time di berbagai pelabuhan dari rata-rata 4,7 hari pada akhir  2015 menjadi 2,9 hari di awal 2017. Di akhir 2017 pemerintah menargetkan dwelling time hanya memakan waktu 1,9 hari.

 

Tax Amnesty: Reformasi Perpajakan Indonesia

 

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan tersebut guna meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu harta yang dimiliki oleh warga negara baik di dalam maupun luar negeri yang belum dilaporkan merupakan salah satu alasan. Tak mau melewatkan momen ini, para pengusaha berbondong-bondong untuk mengikuti program tax amnesty.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa total pelaporan harta mencapai Rp4.855 triliun. Dari hasil tax amnesty tersebut negara mendapatkan penerimaan sebesar Rp135 triliun yang terdiri dari dana tebusan, pembayaran bukti permulaan dan pembayaran tunggakan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani uang yang diterima negara dari hasil program tax amnesty akan dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi agar semakin maju dan mandiri serta mengentaskan kemiskinan di desa. Program tax amnesty ini diharapkan dapat membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel dan penuh integritas.

 

Referensi:

  1. http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/
  2. http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/15031481/jokowi.ptsp.kalau.masih.harus.nunggu.lama.untuk.apa
  3. http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4077-mengundang-investor-asing.html
  4. https://maritim.go.id/manfaat-tol-laut-sangat-besar/
  5. https://finance.detik.com/energi/3461295/ini-perkembangan-terbaru-proyek-listrik-35000-mw
  6. http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/manfaat-tol-laut-mempercepat-pembangunan.html
  7. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3480031/dimulai-sejak-2015-bagaimana-perkembangan-tol-laut-jokowi
  8. https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sri-mulyani-uang-tebusan-tax-amnesty-untuk-bangun-ekonomi-indonesia
  9. https://presidenri.go.id



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *