Paket Ekonomi 7, Pak Jokowi Menolong Banyak Pabrik


Ekonomi dunia yang melemah dikarenakan penurunan tajam harga minyak bumi pada tahun 2014 akhir menyebabkan banyak pabrik di dalam dan luar negeri mengalami kesulitan keuangan dan berdampak pada kesejahteraan buruh pabrik dan juga kesejahteraan pemilik pabrik.

Imbas penurunan harga minyak ini bukan hanya dirasakan di Indonesia akan tetapi secara global dirasakan banyak pekerja baik pada sektor migas, pertambangan maupun manufaktur.

Pemerintahan Pak Jokowi memutar otak untuk menyelamatkan ekonomi Republik karena dampak dari penurunan harga minyak bumi tersebut. Oleh karena itu Pak Jokowi dan jajarannya mengeluarkan banyak paket ekonomi tercatat hingga sekarang ada 14 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan.

Fokus tulisan ini akan hanya membahas Paaket Ekonomi No. 7. Paket ekonomi ini ditujukan untuk menyelamatkan industri padat karya dari imbas penurunan harga minyak bumi dunia.

3 Poin Paket Kebijakan Ekonomi No. 7

  1. Insentif pajak untuk industri padat karya
  2. Kemudahan berusaha untuk industri padat karya
  3. Percepatan penerbitan sertifikat tanah

Pada poin No. 1

Ditujukan untuk buruh pabrik yaitu berupa pemotongan PPh 21 sebesar 50% daripada tarif yang normal.

Pada poin No. 2

Adalah pengurangan dan keringanan pajak bagi pemilik pabrik. Ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 mengenai fasillitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di wilayah tertentu. Untuk investasi 100 persen, dia hanya akan diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95 persen. Ada fasilitas 5 persen selama 6 tahun.

Selain itu, ada pengurangan dividen yang dibayarkan subyek pajak luar negeri dari 20 persen menjadi 10 persen. Ada percepatan depresiasi, kemudian perpanjangan lost carry forward. Kalau rugi, ruginya bisa diperhitungkan pada tahun setelahnya untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

Fasilitas keringanan pajak ini juga diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Jenis industri yang mendapat fasilitas ini juga meliputi industri alas kaki, industri sepatu olahraga, industri sepatu teknik lapangan, industri pakaian jadi, serta pakaian berbahan kulit. Aturannya akan dimasukkan dalam lampiran PP 18 Tahun 2015. Dengan penambahan ini, industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di semua provinsi tanpa terkecuali.

Pada poin No.3

Percepatan kemudahan sertifikasi tanah rakyat dalam rangka kepastian hak atas tanah dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini akan dimulai dari pemberian sertifikat tanah untuk pedagang kaki lima, petani, dan sebagainya. Sertifikat yang sudah jadi dapat dijadikan agunan ke Bank untuk mendapatkan dana segar untuk keperluan usaha.

Persyaratannya adalah pabrik yang memiliki karyawan 500 orang atau lebih.

Tarif Normal PPh 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

  • WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta adalah 15%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta adalah 25%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
  • Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Tarif PPh 21 Untuk Buruh Pabrik Akibat Kebijakan Ekonomi 7

Tarif PPh 21 baru untuk buruh pabrik menjadi 5% dari Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan setelah dikurangi berbagai pengurang seperti tertuang dalam SPT Pribadi tahunan.

Tarif Normal Pajak Dividen PMA

Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait.

Tarif Pajak Dividen PMA Akibat Kebijakan Ekonomi 7

Wajib Pajak luar negeri hanya akan dipotong 10% untuk pajak dividen.

Tarif Normal PPh Badan

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

  • Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
  1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2015 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
  2. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  3. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
  4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013  dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

 Tarif PPh Badan Akibat Paket Kebijakan Ekonomi 7

Kerugian pada tahun berjalan dapat dijadikan pengurang bagi pajak tahun berikutnya.

Pemerintahan Pak Jokowi berusaha untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha dan karyawan pabrik agar bertahan dari imbas penurunan harga minyak.

Wahai para pengusaha dan buruh pabrik, bisakah kemudahan ini dibawa ke dalam bilik suara pada 2019. Marilah kita merenung begitu perhatiannya Pak Jokowi  kepada kesejahteraan buruh pabrik dan pengusaha padat karya. Begitu sayang nya Pak Jokowi kepada para buruh dan pengusaha padat karya karena ingin menyelamatkan ekonomi. Kenanglah wajah Pak Jokowi ketika masuk ke bilik suara wahai para buruh dan pengusaha padat karya.

Begitu banyaknya kemudahan dari Pemerintahan Pak Jokowi untuk para buruh dan para pengusaha padat karya hanya untu satu tujuan, yaitu menyelamatkan ekonomi Republik dari imbas penurunan harga minyak dunia.

 *******Jokowi for President 2019*******

Referensi

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6501/Pemerintah-Umumkan-Paket-Kebijakan-Ekonomi-Tahap-VII/0/rilis_media_gpr

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/04/194434826/Pemerintah.Terbitkan.Paket.Kebijakan.Ekonomi.Jilid.VII.Ini.Rinciannya

https://www.kemenkeu.go.id/kebijakanekonomi7

http://finansial.bisnis.com/read/20151204/9/498727/paket-kebijakan-ekonomi-vii-horee…pph-21-pegawai-industri-padat-karya-didiskon-50

http://www.wibowopajak.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html

http://www3.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7987-paket-kebijakan-ekonomi-7.html?tmpl=component&print=1&page=

http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2014/11/contoh-pemotongan-pph-atas-pembayaran.html



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *