Dirut Baru Pertamina Harus Lalui Uji Kelayakan



VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama PT Pertamina dilakukan secara transparan, kredibel dan bebas kepentingan. 


Hal itu bertujuan untuk melanjutkan reformasi tata kelola migas agar dapat memenuhi strategi ketahanan energi, serta mendorong kelembagaan Pertamina, agar menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin berkelas dan mendunia (world class oil and gas company). 


Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah, mengusulkan, proses pergantian Direktur Pertamina sebaiknya dilakukan melalui seleksi terbuka dengan proses fit and proper test yang ketat oleh tim seleksi independen. 


Proses yang terbuka tersebut penting untuk menepis anggapan sebagian masyarakat selama ini bahwa BUMN migas masih saja terus diintervensi oleh kepentingan kelompok kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai “Mafia Migas”.


“Kepercayaan publik terhadap BUMN Migas harus terus ditumbuhkan, dijaga dan diperkuat,” ungkap Maryati dalam siaran pers pada Minggu, 12 Februari 2017. 


Menurutnya, beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang Dirut Pertamina, diantaranya adalah berintegritas, memiliki kredibilitas yang mumpuni, berpengalaman dan berprestasi, serta independen dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok manapun. 


Kriteria lainnya, seorang Dirut Pertamina harus memiliki visi yang cemerlang untuk menahkodai Pertamina dengan menerapkan Good Corporate Governance yang ketat, efisien dan kompetitif, sehingga mampu membawa Pertamina menjadi BUMN yang handal dan mengglobal.


“Pertamina akan mengambil alih sejumlah WK (wilayah kerja) Migas yang berakhir masa kontraknya, serta tengah dihadapkan agenda revitalisasi sejumlah kilang seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai. Belum lagi sejumlah proyek hilir yang diharapkan memperkuat ketahanan dalam negeri di Indonesia. Jangan sampai Dirut Pertamina baru tidak memiliki kemampuan dalam mengelola aset sebesar itu,” terangnya. 


Sejalan dengan Maryati, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan proses pemilihan penting untuk dilakukan secara transparan, agar publik mengetahui calon yang terpilih memiliki track record yang benar dan kapabilitasnya terukur. 

 

“Dirut BUMN terbesar ini haruslah benar-benar bebas dari kepentingan rente. Paling penting, Dirut Pertamina terpilih harus berintegritas dan berkomitmen menjaga reformasi khususnya dalam pengadaan impor minyak mentah dan BBM,” ujar Fabby.

 

Sebagai informasi, setidaknya ada 10 blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sampai 2018, di mana Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya, yaitu blok Offshore Northwest Java (ONWJ), blok Mahakam (Total E&P Indonesia), blok Attaka (Inpex Corporation), blok South East Sumatera (CNOOC), blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), blok Tengah (Total E&P Indonesia), blok North Sumatera Offshore (Pertamina), blok

Tuban, blok Ogan Komering dan Blok Sanga-Sanga.  














BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA

Load More…



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *