ESDM: Ekspor Tambang Mentah Tak Langgar UU Minerba



Jakarta – Pasca berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian) per 11 Januari 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (Permen ESDM 5/2017), dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (Permen ESDM 6/2017).

Aturan baru pemerintah ini dikritik, ada yang menilai kebijakan baru sebagai langkah mundur. Sebab bukan hanya konsentrat saja yang bisa ekspor, aturan-aturan baru ini membuka kembali keran ekspor beberapa komoditas mineral mentah (ore) yang sebelumnya ditutup pada 11 Januari 2014.

Permen ESDM 5/2017 membuka peluang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen (kadar rendah) dan bauksit yang telah dicuci (washed bauxite) dengan kadar A12O3 lebih dari 42 persen, yang tidak terserap oleh smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) di dalam negeri.

Apakah Permen ESDM 5/2017 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba)?

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Permen ESDM 5/2017 pasal 10 yang membuka peluang ekspor bijih nikel kadar rendah dan bauksit dengan kadar A12O3 lebih dari 42 persen.

Menurutnya, UU Minerba tidak melarang perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengekspor mineral mentah.

“Mana ada pasal yang mengharuskan itu (pemegang IUP hanya boleh mengekspor mineral yang sudah dimurnikan)? Coba tunjukkan,” kata Bambang saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Sabtu (21/1/2017).

Ia beralasan, smelter-smelter di dalam negeri kebanyakan hanya mengolah nikel berkadar di atas 1,7 persen dan bauksit dengan kadar A12O3 lebih dari 42 persen. Akibatnya nikel kadar rendah dan bauksit berkadar A12O3 di atas 42 persen terbuang percuma.

Menurut Bambang, daripada jadi sampah yang tak bernilai, lebih baik diekspor saja dan menghasilkan penerimaan untuk negara. “Kalau smelter bauksit enggak jadi, masak langsung setop ekspor bauksit? Dipendam dalam bumi begitu saja?” imbuh Bambang

Ia menambahkan, perubahan kebijakan ini dilakukan agar hilirisasi mineral bisa diteruskan. Pembangunan smelter-smelter membutuhkan tambahan waktu. Kalau ekspor mineral mentah dan konsentrat ditutup 100 persen justru akan berakibat buruk, smelter pun tetap tak akan terbangun.

“Pemerintah berpikir mungkin ada yang kurang pas 5 tahun kemarin. Kurang insentif, atau perusahaannya tidak bisa mendapatkan modal. Kita harus berani mengevaluasi,” kata Bambang.

Tapi bukan berarti pemerintah tak mendorong kedua komoditas itu untuk dimurnikan di dalam negeri. Izin ekspor bijih nikel kadar rendah dan bauksit pun hanya diberikan kepada perusahaan tambang yang telah membangun smelter. Pemegang IUP diberi waktu 5 tahun untuk menyelesaikan smelternya.

Jumlah bijih nikel dan bauksit yang boleh diekspor dibatasi sesuai dengan kapasitas smelter yang dibangun dan jumlah cadangan di wilayah pertambangan. Pembangunan smelter dievaluasi terus tiap 6 bulan. Begitu tidak ada progres, maka izin ekspor langsung dicabut.

Sebagai informasi, pasal 170 dalam UU Minerba mewajibkan pemegang Kontrak Karya (KK) yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Artinya, seluruh hasil produksi perusahaan tambang pemegang KK harus sudah dimurnikan pada tahun 2014. Untuk pemegang IUP dan IUPK, UU Minerba tidak memberikan batasan waktu. Tidak ada deadline seperti halnya pemegang KK.

Tapi UU Minerba juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan pemurnian mineral. Hal ini tercantum dalam pasal 103 ayat 1 yang berbunyi, “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.” tutur Bambang (mca/hns)



Source link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *